Posted by Redaksi on Juli 20, 2010 ? Leave a Comment
Mataram ( Berita ) : Pemerintah Indonesia beserta pemangku kepentingan lainnya terus berupaya mengembangkan kerja sama penanggulangan aksi penangkapan ikan dan biota laut secara liar (illegal fishing)
dengan Australia dan Timor Leste.
?Pengembangan kerja sama penanggulangan ?illegal fishing? itu berkaitan dengan Laut Arafura dan Laut Timor yang sebagian termasuk wilayah Indonesia yang sering dijadikan tempat illegal fishing,? kata Anggota Dewan Kelautan Indonesia (DKI) Prof. DR. Hasjim Djalal, pada Pertemuan Kelompok Ahli (PKA), di Mataram, Selasa [20/07].
Pertemuan tersebut membahas perubahan iklim sebagai ancaman baru terhadap keamanan negara dan implikasinya bagi Indonesia.
Peserta pertemuan selain Pimpinan DPRD dan unsur Muspida NTB, juga pejabat dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pimpinan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri.
Prof. Djalal mengatakan, Indonesia mulai kelihatan lebih bersungguh-sungguh mencegah ?illegal fishing? dan ikut bersama-sama menanggulangi masalah tersebut, baik secara regional maupun internasional.
Terkait Laut Arafura dan Laut Timor, Indonesia menjadi bagian dari ?Arafura and Timor Sea Experts Forum? dan dalam konteks Laut Sulawesi dan Laut Sulu juga bagian dari ?Sulu Sulawesi Eco Region?.
?Indonesia juga telah menjadi pihak dari beberapa pengaturan perikanan regional, khususnya dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan dalam Commision for the Consevation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT),? ujarnya.
Prof. Djalal juga mengungkapkan bahwa bukti nyata lainnya yang menggambarkan kepedulian Indonesia terhadap berbagai permasalahan perikanan dan kelautan yakni upaya meratifikasi UN Fish Stock Agreement 1995.
Namun, disayangkan karena Indonesia belum meratifikasi Honolulu Convention tahun 2000 yang mendirikan Western and Central Pasifik Fisheries Commission (WCPFC).
?Sungguh mengecewakan bahwa dewasa ini Indonesia dalah satu-satunya negara di kawasan WCPFC yang belum menjadi anggota dari organisasi regional tersebut,? ujarnya.
Menurut ahli kelautan Indonesia itu, Indonesia perlu berupaya agar bisa segera menjadi anggota region WCPFC, mengingat kepentingan Indonesia yang sangat besar dalam mengelola perikanan tuna di Samudera Pasifik bagian barat dan tengah.(ant)
Sumber: http://beritasore.com/
reff : http://perikanannews.blogspot.com/2010/08/indonesia-kembangkan-kerja-sama.html
Mataram ( Berita ) : Pemerintah Indonesia beserta pemangku kepentingan lainnya terus berupaya mengembangkan kerja sama penanggulangan aksi penangkapan ikan dan biota laut secara liar (illegal fishing)
dengan Australia dan Timor Leste.
?Pengembangan kerja sama penanggulangan ?illegal fishing? itu berkaitan dengan Laut Arafura dan Laut Timor yang sebagian termasuk wilayah Indonesia yang sering dijadikan tempat illegal fishing,? kata Anggota Dewan Kelautan Indonesia (DKI) Prof. DR. Hasjim Djalal, pada Pertemuan Kelompok Ahli (PKA), di Mataram, Selasa [20/07].
Pertemuan tersebut membahas perubahan iklim sebagai ancaman baru terhadap keamanan negara dan implikasinya bagi Indonesia.
Peserta pertemuan selain Pimpinan DPRD dan unsur Muspida NTB, juga pejabat dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pimpinan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri.
Prof. Djalal mengatakan, Indonesia mulai kelihatan lebih bersungguh-sungguh mencegah ?illegal fishing? dan ikut bersama-sama menanggulangi masalah tersebut, baik secara regional maupun internasional.
Terkait Laut Arafura dan Laut Timor, Indonesia menjadi bagian dari ?Arafura and Timor Sea Experts Forum? dan dalam konteks Laut Sulawesi dan Laut Sulu juga bagian dari ?Sulu Sulawesi Eco Region?.
?Indonesia juga telah menjadi pihak dari beberapa pengaturan perikanan regional, khususnya dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan dalam Commision for the Consevation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT),? ujarnya.
Prof. Djalal juga mengungkapkan bahwa bukti nyata lainnya yang menggambarkan kepedulian Indonesia terhadap berbagai permasalahan perikanan dan kelautan yakni upaya meratifikasi UN Fish Stock Agreement 1995.
Namun, disayangkan karena Indonesia belum meratifikasi Honolulu Convention tahun 2000 yang mendirikan Western and Central Pasifik Fisheries Commission (WCPFC).
?Sungguh mengecewakan bahwa dewasa ini Indonesia dalah satu-satunya negara di kawasan WCPFC yang belum menjadi anggota dari organisasi regional tersebut,? ujarnya.
Menurut ahli kelautan Indonesia itu, Indonesia perlu berupaya agar bisa segera menjadi anggota region WCPFC, mengingat kepentingan Indonesia yang sangat besar dalam mengelola perikanan tuna di Samudera Pasifik bagian barat dan tengah.(ant)
Sumber: http://beritasore.com/
reff : http://perikanannews.blogspot.com/2010/08/indonesia-kembangkan-kerja-sama.html
EmoticonEmoticon