Tekan Illegal Fishing (DKP Mimika Butuh Dukungan Masyarakat)

Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla ) Kabupaten Mimika yang mempunyai peran besar dalam melakukan pengawasan kelautan dan perikanan, akan terus berupaya mengawasi kawasan perairan Kabupaten Mimika. Upaya tersebut untuk menekan terjadinya illegal fishing (pencurian ikan).

Meski demikian, dalam melakukan pengawasan, Diskanla tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat. Peran masyarakat, khususnya nelayan sangat dibutuhkan, dengan melaporkan jika ada kapal-kapal ikan tanpa dokumen yang melakukan pengangkapan di perairan Mimika kepada Satker Pengawasan setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika, Hiskia Simbiak, SE kepada Radar Timika di ruang kerjanya, belum lama ini mengatakan, pelaksanaan pengawasan di laut sangat rawan. Sampai saat ini pihaknya masih mengalami kendala untuk mendeteksi kapal-kapal penangkap ikan dengan kapasitas yang besar Padahal Peralatan DKP yang Sekarang Berubah namanya menajadi Kementrian Kelautan dan Perikanan Itu cukup canggih untuk mendeteksi kapal Pencuri Ikan Tersebut melalui DKP VMS (Vessel Monitoring Sistem) Public Information Service .

Sulitnya melakukan pengawasan dikarenakan minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pengawasan tersebut. "Bobot kapal yang kita punya sangat kecil dan tidak mungkin bisa mengejar kapal tanggap yang besar,"ujarnya. Apalagi tambah Hiskia, saat ini dinas yang dipimpinnya hanya memiliki satu unit speedboat. Sementara satu unit lainnya masih dalam perbaikan sejak tahun 2007.

Meski mengaku kekurangan sarana dan prasana, namun mantan Kepala Diklat Mimika itu menuturkan, pihaknya akan tetap mengoptimalkan pengawasan dengan fasilitas yang ada. Simbiak berharap, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan informasi kepada Diskanla.

"Jika menemukan pelanggaran seperti kasus illegal fishing, kemudian zona masyakarat yang dimasuki pengusaha luar yang dapat merugikan masyarakat, tolong dilaporkan,"pesannya.

Informasi dari masyarakat oleh Diskanlat akan dilanjutkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk diproses. Dengan demikian masyarakat juga mempunyai peran yang besar dalam melakukan pengawasan terhadap kelautan dan perikanan.

Sumber : Agus Rahmawan, S.ST.Pi dan Radar Timika (DKP Papua)

Berikut adalah Peta Illegal Fishing