Keberhasilan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, Industrialisasi Perikanan, Minapolitan, Blue Economy, PKN, dan MP3E, tidak bisa terlepas dari peranan penyuluhan perikanan. Peranan Penyuluh Perikanan dirasakan akan semakin penting dan cukup memegang peranan yang strategis. Mengingat kegiatan penyuluhan perikanan selama ini selalu menjadi garda terdepan dan ujung tombak dalam mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, mensosialisasi program-program pemerintah, termasuk teknologi terbaru kepada masyarakat pelaku utama perikanan. Selain sebagai agent of change for farmer behavior, posisi Penyuluh Perikanan yang berhadapan langsung dengan pelaku utama/usaha perikanan akan sangat menentukan untuk membawa perubahan yang kondusif pada masa yang akan datang.
Ironisnya tenaga Penyuluh Perikanan saat ini jumlahnya masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah dan keragaan wilayah serta jumlah pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang disuluhnya. Saat ini keberadaan Penyuluh Perikanan PNS di Indonesia yaitu 3.242 orang atau baru 21,12 persen dari kebutuhan ideal (15.350 orang), sehingga masih perlu menggalang dan berkolaborasi dengan Penyuluh Perikanan Swadaya, dan Penyuluh Perikanan Swasta. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan salah satunya yaitu dengan memaksimalkan jumlah Penyuluh Perikanan yang ada, mendekatkan fungsi pelayanan dan koordinasi dari para Penyuluh Perikanan Pusat dengan Penyuluh Perikanan daerah dan para pemangku kepentingan di Pusat dan daerah, serta melibatkan secara aktif para pelaku utama perikanan.
Hal inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas Penyuluhan Perikanan di Kabupaten Bantul, pada hari Kamis, 28 Agustus 2014 yang bertempat di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Bantul. Tujuan kegiatan ini yaitu sebagai langkah percepatan pengembangan penyuluhan perikanan dan dalam rangka lebih meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung terlaksana dan tercapainya program Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas Penyuluhan Perikanan di Kabupaten Bantul ini di hadiri oleh 30 (tiga puluh) orang Penyuluh Perikanan, yang terdiri dari Penyuluh Perikanan PNS, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), Penyuluh Perikanan Swadaya Kabupaten Bantul. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini yaitu Kepala BKPPP Kabupaten Bantul Ir.Pulung Haryadi, M.Sc. dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul Ir. Edy Machmud Hidayat, serta Koordinator Penyuluh Perikanan Wilayah Regional II Dr. Sumarno, MM.
Ucapan selamat datang sekaligus penyampaian materi yang pertama dalam Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas Penyuluhan Perikanan di Kabupaten Bantul ini disampaikan oleh Ir.Pulung Haryadi, M.Sc. Materi yang disampaikan oleh Kepala BKPPP Bantul ini yaitu mengenai ?Kebijakan BKPPP dalam Mendukung Penyuluhan Perikanan di Kabupaten Bantul?. Dalam pemaparannya Kepala BKPPP menyampaikan bahwa, misi utama BKPPP adalah meningkatkan kapasitas Penyuluh Perikanan dan masyarakat perikanan melalui sebuah proses pembelajaran. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BKPPP di Kabupaten Bantul tidak bisa dipisahkan, karena program kelautan dan perikanan terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan sedangkan Penyuluh Perikanan sebagai pendamping programnya atau ujung tombak dilapangan berada di bawah binaan BKPPP, sehingga kelembagaan ini perlu melakukan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Penyuluh Perikanan di Kabupaten Bantul itu memiliki dua kantor yaitu selain di BKPPP tapi juga di Dinas KP, sehingga para Penyuluh Perikanan harus melakukan koordinasi kegiatan dengan kedua kelembagaan tersebut.
Dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Penyuluhan Perikanan juga disampaikan oleh Bapak Ir. Edy Machmud Hidayat. Keseriusan, kerja keras, dan kepatuhan dari para Penyuluh Perikanan dalam mendukung dan menjalankan program-program Dinas Kelautan dan Perikanan sangat diperlukan. Sarana dan Prasarana penyuluhan perikanan seperti alat pencacah data, kendaraan roda dua dan roda empat sudah disediakan oleh Dinas KP melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), tinggal bagaimana para Penyuluh Perikanannya bisa bekerjasama dengan Dinas KP dalam mensukseskan program pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul, ungkap Bapak Kepala Dinas KP Kabupaten Bantul.
Dengan kelugasannya Bapak Kepala Dinas KP telah membuka pintu kepada semua Penyuluh Perikanan untuk melakukan sinergitas dan koordinasi kegiatan dengan Dinas KP, sehingga program-program pembangunan kelutan dan perikanan dapat berjalan dengan baik, karena di tingkat lapangan Penyuluhlah yang langsung berhadapan dengan masyarakat pelaku utama atau pelaku usaha perikanan.
Drs. Sumarno, MM, sebagi Koordinator Penyuluh Perikanan Wilayah Regional II yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai narasumber terakhir dalam kegiatan ini menyampaikan tentang ?Kebijakan Penyuluhan Perikanan?. Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat KP, dilakukan melalui: 1) Pendekatan kawasan dan industrialisasi; 2) Pemberdayaan dan kewirausahaan; 3) Partisipasipatif dan Mandiri; 4) Sinergitas penyuluhan dan perluasan jejaring kerja; dan 5) Teknologi KP dan Informasi Komunikasi, tutur Bapak Sumarno.
Dalampemaparannya, Bapak Sumarno juga menyampaikan bahwa Penyuluh Perikanan dilapangan harus mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama agar usaha lebih maju dan kondusif; memberikan motivasi dan mengembangkan potensi pelaku utama dalam pengembangan usahanya; memberikan bimbingan dan pendampingan manajemen, teknis, dan pemasaran usaha perikanan serta pola usaha kepada kelompok secara berkelanjutan; memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku utama dalam mengembangkan bisnis perikanan untuk meningkatkan produksi, produktivitas serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing; membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi, dan pasar; serta membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Utama.
Dengan keterbatasan atau kekurangan jumlah Penyuluh Perikanan, Korwil Regional II ini berpesan supaya semua lembaga pemerintah yang membidangi perikanan harus mampu mengoptimalkan tenaga-tenaga Penyuluh Perikanan yang ada untuk mencapai suatu visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan sehingga yang paling diperlukan yaitu adanya sinergitas dalam suatu pelaksanaan kegiatan, bukan hanya koordinasi sehingga program akan berjalan dengan baik.
Peran aktif Penyuluh Perikanan Kabupaten Bantul dalam kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas Penyuluh Perikanan disampaikan oleh Saudara Petrus Suhartono, SP, yang merupakan Penyuluh Teladan Tingkat Nasional Tahun 2014 dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluh Perikanan PNS Kabupaten Bantul siap dan bersedia untuk mengawal semua program Dinas Kelautan dan Perikanan dan akan selalu mencari, mempelajari, dan menyebar luaskan informasi tekhnologi terbaru kepada masyarakat untuk pembangunan perikanan di Kabupaten Bantul. Penyuluh Perikanan PNS walaupun satminkalnya berada di bawah binaan BKPPP akan tetapi Penyuluh Perikanan berkomitmen dalam memenuhi keinginan dan tujuan program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, ungkap Petrus Suhartono.
Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh Perikanan Swadaya sekaligus sebagai ketua Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Kabupaten Bantul Fahrudin Al Rozi, S.Pi. Penyuluh Swadaya di Kabupaten Bantul siap berkoordinasi untuk mendukung setiap program-program Dinas Kelautan dan Perikanan dan program-program BKPPP Kabupaten Bantul. Penyuluh Swadaya sudah berperan aktif dalam penyebarluasan informasi dan penyediaan lapangan kerja dalam dunia perikanan, pendapat Rozi sebagai sapaan akrabnya.
Kesenjangan Tunjangan Fungsional dan Nilai Angka Kredit antara Penyuluh Perikanan dengan Penyuluh Pertanian, disampaikan oleh Bapak Sugiyatmo, SP. Selain itu Penyuluh Perikanan yang telah memperoleh jenjang Madya ini juga menanyakan perkembangan Tunjangan Profesi bagi para Penyuluh Perikanan. Tunjangan Profesi ini sangat di harapakan dan dinanti-nantikan oleh para Penyuluh khususnya di Kabupaten Bantul. Para Penyuluh berharap dengan adanya Tunjangan Profesi ini, akan berdampak positif pada kinerja dan kesejahteraan para Penyuluh Perikanan, begitu ungkap Penyuluh yang mengawal kegiatan perikanan di Kawasan Minapolitan ini.
Pendapat dan masukan dari kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas di Kabupaten Bantul ini merupakan bahan kajian untuk perbaikan dalam penyusunan kebijakan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Ternyata memang, Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas Penyuluhan Perikanan ini merupakan sebuah kegiatan yang positif dan sangat bermanfaat, selain dapat mensinergikan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, juga bisa menambah serta mampu membuka pemahaman para Penyuluh Perikanan yang hadir bahwasannya peran dan eksistensi Penyuluh Perikanan memang sangat dibutuhkan dalam mendukung program pemerintah dalam membangun kelautan dan perikanan yang lebih baik dan lebih maju.
Menjadi sukses merupakan jalan panjang yang harus ditempuh dengan kerja keras. Akan tetapi bekerja keras tanpa ilmu sama saja kosong, punya ilmu tapi tidak bisa menggunakannya itu juga sama saja bohong, tidak punya ilmu dan tidak mau bekerja, maka jangan pernah bermimpi untuk sukses menjadi Penyuluh Perikanan. Maka para Penyuluh Perikanan marilah kita cintai profesi sebagai Penyuluh Perikanan, bekerja dengan sepenuh hati dan jujur. Utamakan kerja cerdas dalam mencapai tujuan daripada kerja keras.
Sukses selalu Penyuluh Perikanan!!!
Penyusun : Akbar Zaelani, S.St.Pi
Penyuluh Perikanan
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
reff : http://penyuluhankelautanperikanan.blogspot.com/2014/09/harmonisasi-kelembagaan-dan-ketenagaan.html
EmoticonEmoticon